Ketua Umum LBH TOPAN RI Kritik Pelaksanaan SPMB di Banten 2025/2026: Diduga Tidak Akuntabel dan Timbulkan Keresahan
SERANG, JERITAN RAKYAT – Spmb tahun 2025 di laksanakan oleh pihak pemerintah propinsi banten melalui dinas dindikbud kota serang dan dindikbud propinsi banten,yang adanya dugaan dalam pelaksaan spmb 2025 tidak ada keteransparan dan tebang pilih.
Ada pun dugaan spmb 2025 /2026 di propinsi banten curat marut sehingga banyak menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat yang kami temukan di lapangan,adanya kecurangan dalam spmb 2025 /2026 melalui permainan sistem.Banyaknya peraturan yang mempersulit siswa untuk di terima kesekolah negeri.
Sebagaimana gubernur banten yang menjanjikan bahwa di tahun 2025 2026 untuk pendidikan propinsi banten
sekolah swasta akan di geratiskan faktanya sekolah swasta masih bayar dan bayar itu semua omong kosong.
Di duga Adanya kongkalikong antara panitia spmb 2025 /2026 dengan dinas pendidikan kota serang dan dinas pendidikan provinsi banten di anggap gagal
Pada kenyataannya di lapangan masih ada daftar online pada tanggal 27/06/2025 sedangkan daftar online paling lambat pada tanggal 26/06/2025
Beberapa pengaduan di lapangan dugaan adanya kecurangan karna seharusnya siswa bisa diterima di sekolah negeri karena nilainya tinggi dan jaraknya pun tidak jauh tapi di tolak dengan alasan kartu kelurga (KK) belum ber barcode
Ada pun permohonan ketua umum LSM, LBH TOPAN RI PUSAT, SUMONDONG SH MH:
” mendesak kepada dinas pendidikan kota serang dan dindikbud propinsi banten untuk menambakan Rombel (Rombongan Belajar)
dan mendesak dinas pendidikan kota serang dan dinas pendidikan peripinsi banten untuk transparan dalam pelaksanaan Spmb 2025 /2026
Serta mendesak dinas pendidikan kota serang dan dinas pendidikan propinsi banten, jangan mempersulit siswa untuk masuk sekolah di sekolah negeri, dan
jangan sampai menjajikan sekolah geratis tapi pada kenyataannya bayar !!!
ucap SUMONDANG SH MH.
jangan sampai mempersulit masyarakat untuk bersekolah menuntut ilmu dengan alasan kartu keluarga (KK) belum ber barcode dan berbarcode.Tutup ketua umum LSM, LBH TOPAN RI.
Narasumber : LSM – LBH TOPAN RI
TIM- RED