Jangankan Gubernur, Ajudan Pun Sulit Ditemui: Ketua LSM Topan RI Banten Soroti Sulitnya Akses Komunikasi Pemprov Banten
TANGERANG, JERITAN RAKYAT – Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Topan-RI DPW Banten, Antonio Simbolon, SH menyampaikan kekecewaannya setelah beberapa kali mencoba menemui Gubernur Banten, Andra Soni, namun tak kunjung mendapat akses komunikasi, bahkan dengan staf dan ajudan sekalipun. Rabu (9/7/2025)
Kedatangan Antonio ke Kantor Gubernur Banten pada Selasa (8/7/2025) bukan tanpa alasan. Ia hendak menyampaikan aspirasi dan kegelisahan publik terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 yang dinilainya berpotensi melanggar prinsip keadilan dan hak asasi warga negara.
“SPMB yang ideal seharusnya menempatkan azas keadilan dan hak pendidikan sebagai prioritas, sebagaimana amanat Pasal 31 UUD 1945. Tapi saat ini, tumpang tindih jalur domisili dan jalur prestasi justru membuat akses pendidikan makin tidak merata,” ujar Antonio.
Ia juga menyoroti persoalan teknis seperti penggunaan Kartu Keluarga yang belum memiliki barcode sebagai syarat seleksi, yang dianggap menyulitkan masyarakat bawah.
Namun, harapan untuk berdialog langsung dengan pimpinan daerah pupus sudah. Bahkan untuk sekadar menyampaikan maksud kepada staf pun terhalang. “Di bawah slogan ‘Banten Maju, Berakhlak, Bangga Melayani Bangsa’, kami justru kesulitan untuk sekadar menyampaikan aspirasi masyarakat,” ucap Antonio dengan nada kecewa.
Antonio menyebutkan telah menyampaikan pesan langsung kepada salah satu ajudan Gubernur. Dalam pesannya, ia menegaskan bahwa sikap tertutup seperti ini tidak mencerminkan semangat pelayanan publik yang humanis dan terbuka.
“Saya datang sebagai Ketua LBH Topan-RI Banten sekaligus bagian dari Divisi Legal Garda Prabowo. Saya kecewa karena tidak satu pun pihak Gubernur yang bisa saya temui. Kalau akses masyarakat kepada pemerintah saja sudah sedemikian sulit, lalu di mana letak keberpihakan terhadap rakyat?” ungkap Antonio.
Sebagai tindak lanjut, Antonio menyatakan akan mengirimkan surat resmi kepada Ketua Umum Partai GERINDRA dan menyampaikan persoalan ini dalam sejumlah media daring nasional.
Usai menunggu selama berjam-jam tanpa kejelasan, Antonio akhirnya meninggalkan kantor gubernur dengan rasa kecewa mendalam. Tutup Antonio (Tim)
Narasumber : LBH Topan-RI DPW Banten